Tonga, Jubi – Asosiasi penyiaran publik terbesar di dunia telah menyurati Raja Tonga untuk menyatakan keprihatinannya terhadap intervensi Pemerintah Kerajaan Tonga terhadap struktur Komisi Penyiaran Tonga.
Bulan ini, pemerintah Tonga memaksa Ketua Komisi Penyiaran Publik untuk mengundurkan diri dan meminta agar dewan penyiaran memecat manajer umum komisi tersebut, Nanise Fifita. Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva menuding orang-orang tersebut tidak bisa diajak bekerjasama dan tidak mendukung penuh pemerintahan. Selain itu, mereka juga dituding telah bersikap kritis namun tidak berimbang.
Hal ini menuai protes dari berbagai pihak, termasuk di antaranya Aliansi Media Publik. Tujuan pelayanan penyiaran publik pada dasarnya yaitu melindungi hak dan kepentingan publik dan wajib bersikap independen terhadap negara dan pemerintah.
“Dan saya kira perdana menteri yang telah menyasar komisi penyiaran dan para personel di komisi penyiaran ini sungguh tidak benar. Sebagai presiden Aliansi Media Publik, saya menyerukan pada setiap orang untuk menahan diri dan pastikan bahwa independensi editorial dan penyiaran tetap terlindungi,” ujar Presiden Aliansi Media Publik, Paul Thomson yang juga telah menyampaikan surat protesnya kepada Akilisi Pohiva.
Pengacara Nanise Fifita mengatakan bahwa pemecatan kliennya itu tidak beralasan dan menyalahi kontrak. Pemerintah tidak bisa begitu saja membatalkan surat kontrak kerja Nanise Fifita.
Sang pengacara bernama Clive Edwards mengatakan bahwa kliennya berhak untuk memperbaharui kontraknya. Jika pemecatan ini tetap dilakukan, mereka akan menempuh jalur hukum untuk menolaknya.
Pencopotan Komisi Penyiaran ini bukan sekali ini terjadi. Pada tahun 2015, hal serupa terjadi dan kasusnya berujung di Mahkamah Agung. “Cara intimidasinya sangat jelas. Jika reporter tidak mau melaporkan hal yang diminta pemerintah dan jika reporter menyiarkan hal yang tidak diinginkan pemerintah, maka reporter tersebut akan dipecat,” tuturnya. **
Melanesia News 