Nukuʻalofa, Jubi – Sebuah petisi telah diedarkan di Tonga yang menuntut agar Perdana Menteri Akilisi Pohiva diberhentikan secepatnya.
PM Pohiva membenarkan berita ini pada upacara pembukaan KTT Media Pasifik ke-5 di Nuku’alofa, Selasa lalu (08/05/2018).
PM Pohiva mengatakan dia yakin bahwa lawan-lawan politiknya berada di belakang beredarnya petisi itu, dan bahwa mereka juga didukung oleh media. “Bagi saya ini bukan masalah besar.”
“Ini adalah bagian dari demokrasi di Kerajaan (Tonga),” tambahnya.
Sebagai pegiat HAM dan kebebasan media yang vokal sejak tahun 1980 hingga terpilih sebagai PM, Pohiva baru-baru ini menerima tekanan dari berbagai pihak atas keputusan yang diambilnya.
Sejumlah keputusan yang diambil Pohiva beberapa waktu terakhir berada di bawah kecaman publik. Sebelumnya, Pohiva menunjuk anak mantunya dan anak laki-lakinya untuk menempati beberapa jabatan penting di Tonga, dan, setelahnya, dia memberhentikan beberapa jurnalis senior.
Setelah dituduh terlibat dalam korupsi dan nepotisme, Pohiva tetap berhasil memenangkan pemilihan umum setelah Raja Tupou VI membubarkan parlemen Tonga tahun lalu.
Pohiva menjelaskan bahwa sebagai seorang jurnalis dan aktivis demokrasi dulu, dia juga menggunakan media untuk menantang pihak berwenang hingga akhirnya dia menjadi PM. “Dulu saya sering mengkritik pemerintah dan sekarang saya sendiri juga dikritik,” kata Pohiva.
Dalam pidatonya, Pohiva menekankan bahwa para wartawan di seluruh Pasifik memiliki peran penting, dalam memastikan pemerintah bertanggung jawab dan transparan kepada para pemilihnya melalui reportase yang akurat.
Mengenai pemecatan staf jurnalis senior dari badan penyiaran Tonga Broadcasting Corporation baru-baru ini, dia mengatakan bahwa peninjauan terhadap organisasi tersebut sedang berlangsung. (PINA)
Melanesia News 