Honiara, Jubi – Petugas Kepolisian Kepulauan Solomon mengatakan mereka telah menyita bendera West Papua di Festival Seni Melanesia, Melanesian Arts Festival (MAF), untuk menghentikan upaya provokasi terhadap delegasi Indonesia.
Bendera bintang kejora milik Ben Didiomea diambil oleh polisi akhir pekan lalu, setelah ia menunjukkannya di depan stan Indonesia di festival, untuk memprotes penyertaan Indonesia dalam kegiatan tersebut.
Sebuah video di media sosial Facebook menunjukkan Didiomea – yang merupakan bagian dari kelompok pengunjuk rasa – memegang bendera Bintang Kejora, sementara staf delegasi Indonesia mencoba menjauhkannya dari stan mereka.
Dia kemudian didatangi oleh Polisi Kepulauan Solomon yang lalu menyita bendera itu.
Didiomea menegaskan bahwa dia berdiri dalam solidaritas sesama masyarakat Melanesia di Papua, di mana Bintang Kejora dilarang.
Dia mengatakan Festival Seni Melanesia, yang diadakan Honiara selama sepuluh hari terakhir, bukan dimaksudkan sebagai festival Asia.
Pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan yang menerangkan, bahwa bendera itu disita untuk mencegah provokasi perwakilan Indonesia, mengingatkan para demonstran bahwa kegiatan ini bukan kegiatan politik.
Didiomea, bersama dengan dua demonstran lainnya, ditanyai oleh polisi. Mereka mengatakan dilibatkannya Indonesia dalam festival seni ini, adalah langkah politik Pemerintah Kepulauan Solomon.
“Karena ini adalah festival Melanesia, Indonesia bukan bagian dari Melanesia. Jadi mengapa perlu stan Indonesia di festival seni (ini)? Ini adalah festival Melanesia, jadi untuk apa Indonesia datang ke festival seni ini?”
Menurut Didiomea, tindakan polisi ini adalah indikasi bahwa negara itu telah membangun hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia.
Pemerintah Kepulauan Solomon, di bawah Perdana Menteri Rick Hou yang baru, menunjukkan tanda-tanda, bahwa mereka memiliki kebijakan yang berbeda mengenai West Papua dengan Perdana Menteri sebelumnya, Manasseh Sogavare.
Pemerintah Solomon mengatakan kepada RNZ Pacific Mei lalu, bahwa pihaknya sedang berkonsultasi dengan setiap provinsi, untuk merumuskan posisi resmi negara itu mengenai isu-isu HAM di Papua, dan penentuan nasib sendiri. (RNZI)
Melanesia News 